Sistem Pemerintahan dan Politik di Jepang

Materi Kuliah I

I. Sistem Pemerintahan Pada Masa Feodal

Untuk mengontrol wilayah Jepang yang memiliki luas 377.815 km2 yang merupakan kumpulan dari 6.852 pulau, dan untuk mengurusi penduduk yang berjumlah sekitar 128 juta (2011), Jepang menyelenggarakan sistem pemerintahan modern yang merupakan adopsi dari berbagai negara, terutama negara-negara di Eropa. Namun, sistem pemerintahan tradisional Jepang merupakan adaptasi dari sistem pemerintahan di Cina.

Untuk memahami sistem pemerintahan modern di Jepang, analisa terhadap sistem pemerintahan tradisional perlu dilakukan. Sebelum mengalami modernisasi, pada masa feodal (1185-1603) pemerintahan Jepang menerapkan sistem pemerintahan yang menempatkan shogun sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh, sementara kaisar hanyalah sebagai boneka dengan sedikit kekuatan politik. Periode ini diawali oleh Minamoto no Yoritomo (源の頼朝) yang membangun model pemerintahan yang dikenal dengan sebutan bakufu (幕府) atau pemerintahan shogunat. Shogunat yang pertama dikenal dengan nama Kamakura bakufu (鎌倉幕府) di Kamakura[1] pada tahun 1192. Model pemerintahan shogunat terdiri dari dua divisi utama yaitu, divisi samurai dan divisi pengadilan/hukum.

Para shogun diberikan kekuasaan militer oleh kaisar, dan mereka juga dibantu oleh  para daimyō (大名) yang merupakan tuan tanah semenjak abad ke-10 hingga awal abad ke-19. Para daimyō memiliki hak kepemilikan tanah secara turun-temurun dan bahkan tentara untuk melindungi tanah dan pekerjanya. Tak jarang, daimyō dapat meningkat statusnya menjadi shogun. Daimyō pada masa Kamakura disebut Gokenin (ご家人) dan pada periode Muromachi (1336-1573), kelas Gokenin dihapuskan dan diganti dengan Kelas Daimyō.

Sistem shogunat sebagai dasar pemerintahan pada masa Kamakura berangsur hilang pada akhir periode ini. Kaisar terakhir pada periode ini, Go-Daigo mengembalikan kekuasaan kepada kekaisaran karena menganggap shogunat gagal menghadapi serangan tentara Mongol (1268 dan 1281). Para shogunat tidak terlalu tertarik dengan hubungan luar negeri, dan mereka mengabaikan sinyal-sinyal rencana penyerangan tentara Kubilai Khan dari Mongolia. Dikembalikannya pemerintahan kepada kaisar menimbulkan ketidaksenangan kaum samurai. Pembaharuan yang dilakukan oleh Go-Daigo disebut Kenmu shinsei (建武新政) atau Restorasi Kenmu.

Namun upaya Go-daigo untuk menempatkan kaisar sebagai pemimpin utama tampaknya kurang berhasil kaena pada tahun 1336 berdirinya Shogunat Ashikaga (足利幕府) yang selanjutnya disebut Periode Muromachi(室町幕府). Ashikaga Takauji mendapat dukungan dari samurai yang menentang keputusan Go-Daigo. Ashikaga memerintah wilayah Jepang dari Kyoto. Adapun Kaisar Go-Daigo membangun markasnya di dekat Kota Nara.

Pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh Oda Nobunaga (織田信長) seorang daimyō yang berhasil mengusir Ashikaga Yoshiaki, shogun terakhir Ashikaga bakufu dari Kyoto.  Nobunaga merupakan daimyō yang kuat dan memiliki strategi kepemimpinan yang unik. Dia membangun Benteng Azuchi di daerah Shiga yang berdekatan dengan Danau Biwa dan Kyoto. Benteng ini berfungsi untuk mengawasi pergerakan musuh dan juga sebagai tempat perlindungan dari konflik yang terjadi di kota. Masa kepemimpinan Nobunaga beserta para daimyō yang meneruskannya, yaitu Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉), dan Tokugawa Ieyasu (徳川家康) merupakan periode menuju penyatuan wilayah Jepang yang tercapai pada tahun 1590. Namun, dari ketiganya, hanya Tokugawa Ieyasu yang berhasil mendapatkan gelar Sei-Taishogun (征夷大将軍), lalu mendirikan Shogunat Tokugawa pada tahun 1603.

Penggambaran tentang perjuangan ketiganya dalam penyatuan Jepang dilukiskan sebagai sebuah proses pembuatan kue mochi, Nobunaga menumbuk tepung berasnya, Hideyoshi yang mengulennya, dan Tokugawa yang menyantapnya[2].

Masa kepemimpinan Nobunaga dan Hideyoshi dikenal sebagai periode Azuchi dan Momoyama[3], sedangkan shogunat Tokugawa juga dikenal sebagai periode Edo[4] yang berlangsung dari tahun 1603-1868.

II. Sistem Pemeritahan Semi Modern Shogun Tokugawa

Tokugawa pada dasarnya meneruskan sistem shogunat, dan juga mempertahankan sistem kasta/kelas-kelas dalam masyarakat Jepang sebagaimana yang dilakukan oleh Hideyoshi. Di bawah daimyō terdapat para tentara yang merupakan para samurai. Para samurai menduduki status sosial tertinggi setelah para daimyō. Samurai memiliki kelebihan yaitu dapat membuat sendiri nama keluarganya dan membawa dua pedang. Nama samurai pada masa itu tidak sama dengan nama-nama orang Jepang pada masa sekarang yang hanya terdiri dari dua kata saja yaitu, nama keluarga dan nama sendiri[5]. Orang-orang Jepang dewasa ini yang menggunakan nama keluarga samurai masih disegani oleh masyarakat Jepang. Para samurai bukanlah kalangan terpelajar, namun mereka memiliki konsep perilaku seorang ksatria, yang dikenal dengan istilah bushidō (武士道). Apabila seorang samurai melanggar bushidō, maka dia harus melakukan seppuku (切腹) atau hara-kiri(腹切り)yaitu dengan menusuk perut mereka dengan pedangnya. Sekalipun kalangan samurai didominasi oleh kalangan laki-laki, terdapat pula wanita yang menjadai samurai.

Kelas kedua setelah samurai adalah kalangan orang petani. Mereka dikelompokkan dalam beberapa kelas. Karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Jepang, maka kestabilan negara/wilayah tergantung dari terpenuhinya pasokan beras dari petani. Oleh karena itu mereka dianggap penting. Namun, sayangnya kaum petani tetap tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang dimasuki oleh anak-anak samurai.

Kelas ketiga diisi oleh para tukang besi dan tukang kayu yang akan membuat pedang-pedang para samurai. Adapun kelas keempat adalah para pedagang. Di antara semua kasta tersebut, kelas pedagang adalah kalangan yang paling memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak mereka, sebab mereka yang mengendalikan peredaran uang dalam masyarakat.

Sistem pemerintahan Tokugawa menempatkan kaisar sebagai penguasa tertinggi Jepang. Oleh karena itu kaisar yang berkedudukan di Kyoto berwenang mengeluarkan kebijakan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tokugawa sebagai shogun yang pada waktu itu berkedudukan di Tokyo. Untuk kelancaran sistem tersebut, maka Tokugawa membentuk Kyōto Shoshidai (京都所司代) yang bertugas menjadi penghubung antara shogunat dengan keluarga kekaisaran.

Pemerintahan Tokugawa juga dikenal sebagai pemerintahan semi modern dan dikatator militer. Shogunat Tokugawa mulai membuka diri dengan asing sejak tahun 1600-an. Perdagangan dengan pedagang dari Eropa dan Cina dilakukan sebelum pada akhirnya diterapkannya kebijakan sakoku (鎖国) pada tahun 1653.

Struktur pemerintahan Shogunat Tokugawa sangat kompleks, di bagian tertinggi setelah shogun terdapat tairō (大老) atau sesepuh yang berperan sebagai penasehat. Selain itu terdapat rōjū (老中) atau Menteri Senior yang membawahi pejabat-pejabat lain, terlibat dalam pembagian daerah, memberikan masukan kepada shogun, dan penghubung dengan keluarga kaisar. Intinya menteri senior bertanggung jawab terhadap semua bidang pemerintahan yang dalam sistem modern dipegang oleh para menteri dalam kabinet.

Selain itu terdapat Dewan Wakadoshiyori (若年寄) beranggotakan 4 orang  yang bertugas mengurusi keperluan hatamoto (旗本) atau para samurai, dan gokenin (ご家人) atau daimyō . Lembaga lain yang dibentuk oleh shogunat Tokugawa adalah Soba yōnin (側用人) yang berperan menghubungkan antara rōju dengan shogun.

Untuk mengurusi masalah keagamaan dibentuk jisabugyō  (時差奉行) dan untuk  mengurusi para daimyo di daerah Shikoku dan menjaga Benteng Osaka, dibentuk Oosakajō dai (大阪城代). Anggota dari Oosakajō dai  adalah para fudaidaimyō  (譜代大名) atau daimyō  teratas di keshogunan Tokugawa. Adapun untuk menjaga keamanan di daerah Kyoto dan untuk berhubungan dengan kekaisaran, dibentuk Kyōtoshoshidai (京都所司代).

Di bawah Menteri Senior terdapat sejumlah orang yang bertugas menyelidiki kelompok masyarakat di bawah  dan para daimyo serta istana kekaisaran apabila terjadi praktek administrasi yang salah, korupsi dan untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Mereka adalah oometsuke (大目付)yang bertugas mengawasi para daimyō , dan metsuke (目付) yang mengawasi masyarakat awam di bawah para daimyō . Mereka bertanggung jawab kepada ryō ju dan wakadoshiyori.

Adapun pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh 3 lembaga administrasi atau sanbugyō  (三奉行), yaitu jishabugyō  (寺社奉行), yang bertugas dalam urusan keagamaan (Buddha dan Shinto), kanjōbugyō  (勘定奉行) yang bertugas menangani masalah keuangan dan mengontrol tenryou (天領) atau daerah kekuasaan shogun; dan machibugyō  (町奉行) yang merupakan pelaksana pemerintahan di daerah/lokal. Petugas machibugyō  memiliki cakupan tugas yang luas, mereka dapat bertugas sebagai walikota, kepala polisi, kepala pengadilan, kepala pemadam kebakaran, tetapi tidak bertanggung jawab untuk mengurusi para samurai.

Pemerintahan di daerah yang merupakan wilayah kekuasaan shogun dikontorol oleh gundai (郡代) dan daikan (代官). Daikan bertugas menjadi wakil pemerintahan pusat dalam mengontrol daerah-daerah yang relatif luas. Sementara untuk daerah yang lebih kecil luasannya dipimpin oleh seorang gundai. Selain itu terdapat lembaga Kurabugyou (蔵奉行) yang bertugas mengontrol lumbung/gudang beras keshogunan. Daikan, gundai dan kurabugyō  bertanggung jawab kepada kanjōbugyō .

Shogunat Tokugawa juga berbeda dengan shogunat sebelumnya, karena inisiatifnya memberntuk lembaga gaikokubugyou (外国奉行) yang bermarkas di Nagasaki dan Kanawaga. Lembaga ini bertugas untuk mengurusi hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di dunia.

III. Sistem Pemerintahan Modern Era Meiji

Pemerintahan modern Jepang diawali pasca restorasi Meiji atau Meiji ishin (明治維新). Shogun terakhir dalam keshogunan Tokugawa ke-15 yaitu, Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar pada tahun 1867. Namun ketidakpuasan Yoshinobu karena kekaisaran tidak memberikannya kedudukan yang penting pada akhirnya menimbulkan Perang Boshin(戊辰戦争) pada tahun 1868-1869. Gejala penentangan pada keshogunan Tokugawa sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1866, ketika aliansi Satchou atau Satsuma Chōsuu dōmei (薩摩長州同盟) yang merupakan gabungan antara Satsuma han (薩摩藩)dan Choushuu han (長州藩), dua klan yang paling berkuasa pada akhir shogun Tokugawa. Aliansi dipelopori oleh Sakamoto Ryōma (坂本龍馬). Dalam Perang Boushin, pasukan dan antek-antek Yoshinobu berhasil ditaklukkan, dan hal ini menjadi awal sistem kekaisaran yang kuat di Jepang.

Periode Meiji membawa Jepang pada keterbukaan pada dunia luar, terutama Eropa yang berakibat pada perubahan besar-besaran dalam sistem pemerintahannya. Hal yang pertama kali dilakukan adalah merombak sistem pemerintahan shogunat melalui penyusunan Seitaisho (正大将) yang dilakukan oleh Fukuoka Takachika (福岡孝弟)dan Sōjima Taneomi(副島種臣) yang mengenyam pendidikan di Barat.

Struktur pemerintahan pusat atau daijō kan (太政官) yang dibentuk pada tahun 1868, merupakan kombinasi antara struktur pemerintahan pada periode Nara dan Heian dan sistem pemerintahan di barat. Daijō kan terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, urusan Shinto, keuangan, militer, hubungan luar negeri, dan urusan dalam negeri. Kementerian Kehakiman dibuat terpisah, sama seperti yang diterapkan di barat.

Sistem pembagian daerah pada shogunat Tokugawa yang dibagi menjadi prefektur atau ken (県), dan municipal atau fu (府) yang dikontrol oleh Divisi Urusan Dalam Negeri. Dan pada tahun 1871, bentuk pemerintahan daerah yang dikuasai oleh daimyō  atau klan tertentu dihapuskan melalui haihanchiken (廃藩置県). Dengan peraturan ini, diperkenalkan sistem sentralisasi dengan pengontrolan penuh dari pemerintah pusat. Para daimyō  diperintahkan untuk menyerahkan semua kekuasaan mereka kepada kaisar. Selanjutnya pemerintah pusat membentuk dewan perwakilan di setiap prefektur, municipal, kota dan desa.

Adapun pemerintah pusat mengadakan reorganisasi pada tahun 1869 untuk memperkuat kekuasaan pusat, dengan membentuk Majelis Nasional sebagai lembaga tertinggi, membentuk Dewan Penasihat atau sangi (参議) dan delapan kementrian yaitu, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Keuangan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Urusan Rumah tangga kekaisaran, Kehakiman, Pekerjaan Umum, dan Pendidikan.

Sekalipun Majelis Nasional adalah lembaga tertinggi, sistem pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup oleh hanbatsu (藩閥) atau oligarki Meiji yang beranggotakan klan-klan yang mendirikan dinasti Meiji yaitu Klan Satsuma, Chōshuu, Tosa, Hizen, dan dari Pengadilan Kerajaan). Sistem oligarki menyebabkan kecemburuan di kalangan klan yang lain, dan memicu gerakan pembentukan Konstitusi Jepang. Pada tahun 1875 berlangsung Konferensi Osaka yang menghasilkan reorganisasi pemerintahan dengan pembentukan Genrōin (元老院) yang merupakan majelis yang keanggotaannya ditunjuk oleh kaisar. Genrōin beranggotakan keluarga kaisar, pejabat tingkat atas dan para pakar. Mereka bertugas untuk mereview dan merekomendasikan kebijakan yang diusulkan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menghasilkan kebijakan. Genrōin juga ditugaskan untuk menyusun draft konstitusi pada tahun 1876, tetapi kemudian draft yang mereka ajukan ditolak karena terlalu liberal. Genrōin pada tahun 1890 diganti menjadi kokkai (国会) atau Parlemen Nasional.

Berdasarkan Konstitusi Meiji yang dirilis pada tahun 1889, dibentuk Imperial Diet atau Teikoku gikai (帝国議会) pada tanggal 29 November 1890. Parlemen Imperial ini terdiri dari House of Representative (Majelis Rendah) dan House of Peers (Kizokuin =貴族院). Anggota dari House of Representative dipilih langsung oleh Kaisar, dan adapun anggota Kizokuin dipilih dari keluarga kaisar. Kizokuin adalah bentuk tiruan dari the British House of Lords.

Pada tahun 1869, pemerintah Meiji menciptakan silsilah kekeluargaan dalam kekaisaran dan kebangsawanan di Jepang, dengan menyatukan lembaga pengadilan (kuge=公家) dan para daimyou menjadi sebuah kelas bangsawan yang dikenal sebagai kazoku (家族). Pada peraturan imperial tahun 1884, kazoku dibagi menjadi lima golongan yang mirip dengan pembagian strata kerajaan di Inggris (European Prince (duke), marquis, count, viscount, baron).

Anggota dari House of Peers adalah :

  1. Putra Mahkota dari usia 18 tahun
  2. Semua pangeran (shinnou) dan pangeran yang memiliki darah kekaisaran yang berusia di atas 20 tahun.
  3. Semua pangeran dan marquis yang berusia di atas 25 tahun
  4. 150 orang wakil yang dipilih berdasarkan ranking counts, viscounts, dan baron, yang berusia di atas 25 tahun
  5. 150 anggota tambahan yang dipilih oleh Kaisar
  6. 66 orang yang dipilih untuk mewakili 6000 orang pembayar pajak tertinggi.

IV. Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional

Perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Jepang adalah tatkala dibentuk pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Dengan adanya desakan pembentukan konstitusi, maka model pemerintahan yang menempatkan personal yang berjasa sebagai pejabat tinggi negara, dihapuskan dan diganti dengan sistem pemilihan yang modern dan demokratis. Pada masa sebelum perang, diangkatnya seseorang menjadi shogun atau terbangunnya sebuah shogunat baru terjadi karena faktor kemenangan dalam peperangan antara pihak shogunat lama dengan oposisinya. Sebaliknya, pemerintahan kekaisaran berganti secara turun temurun dengan mempertahankan silsilah dan garis keturunan kekaisaran.

Dengan adanya konstitusi, maka pemerintahan akan dikendalikan secara demokratis, dan pemilihan pejabat pemerintahan tidak lagi berdasarkan azas kekeluargaan dan atau akibat peperangan, tetapi diselenggarakan secara konstitusional.

Konstitusi Jepang diberlakukan pada 3 Mei 1947, yang memuat delapan pasal pokok tentang kekaisaran, penolakan terhadap peperangan, hak dan kewajiban rakyat, lembaga legislatif negara, kabinet, pengadilan, keuangan, dan pemerintah lokal.

Dengan terbentuknya konstitusi Jepang, model pemerintahan yang dipilih selanjutnya adalah Monarki konstitusional. Dalam model ini, kaisar adalah simbol negara dan pemersatu negara. Kaisar tidak memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan, dan semua kegiatan kaisar adalah resmi dan merupakan seremonial yang memerlukan masukan dan nasehat dari parlemen. Selain itu, kaisar juga berperan sebagai duta diplomatik.

Kaisar pertama di bawah sistem monarki konstitusi adalah Kaisar Akihito yang merupakan Kaisar ke-125 dan masih memegang tahta pada saat ini. Dia merupakan putra dari Kaisar Showa dan Permaisuri Kojun. Menempuh pendidikan di bidang Ilmu Politik dan Ekonomi di Universitas Gakushuin tetapi tidak mendapatkan gelar akademik dari institusi ini. Minatnya justru berkembang di bidang biologi kelautan, mengikuti jejak ayahnya. Banyak karya ilmiah yang ditulisnya tentang bidang ini, dan juga tulisannya tentang sejarah ilmu sains di jaman Meiji yang diterbitkan di Jurnal Science dan Nature. Dia diangkat menjadi kaisar pada 7 Januari 1989 setelah kematian ayahnya. Dan hari setelah pengangkatannya disebut sebagai Tahun Heisei (平成) atau Tahun Pembangunan Perdamaian. Beliau menikah dengan Putri Michiko, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Pangeran Naruhito (Hiro no miya), Pangeran Akishino (Aya no miya), dan Putri Sayako (Nori no miya).

Putra Mahkota adalah Pangeran Naruhito yang merupakan putra pertama Kaisar Akihito, lahir pada tahun 1960. Putra Mahkota juga merupakan lulusan program doktor di bidang sejarah di Universitas Gakushuin. Dan kemudian memperdalam bidang sejarah transportasi Sungai Thames pada abad ke-18 di Merton College, Cambridge University. Naruhito menikah dengan Owada Masako, putrid seorang diplomat, dan juga merupakan lulusan Harvard University bidang Ekonomi, lalu melanjutkan perkuliahan di Universitas Tokyo. Masako adalah seorang diplomat sebelum menikah dengan Pangeran Naruhito. Mereka memiliki seorang anak, Putri Aiko yang lahir pada 1 Desember 2001.

Dalam konstitusi Jepang, pengganti kaisar atau putra mahkota adalah anak yang berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, status Putri Aiko sebagai putra mahkota dipermasalahkan. Dan karena istri putra kedua kaisar, Pangeran Akishino, pada tahun 2006 melahirkan seorang anak laki-laki (anak ketiga), Pangeran Hisahito Shinno, maka selama Pangeran Naruhito tidak memiliki anak laki-laki, putra mahkota akan berpindah ke Pangeran Hisahito. Semula PM Shinzo Abe pada tahun 2007 mengusulkan sebuah proposal tentang kemungkinan diangkatnya seorang putri untuk menjadi penerus tahta kekaisaran, namun sejak kelahiran Hisahito, proposal ini tampaknya akan ditentang, sehingga kekaisaran Jepang akan tetap mempertahankan tradisi lama, bahwa penerus kekaisaran adalah seorang putra mahkota.

V. Sistem Parlementer Jepang

Berdasarkan konstitusi Jepang, Parlemen atau kokkai (国会) adalah lembaga tertinggi negara dan lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan dan perundangan. Parlemen Jepang mengadopsi sistem parlemen dua kamar (bicameral) yang diterapkan di Inggris. Ada dua badan dalam Kokkai yaitu, Shugiin (衆議院) atau House of Representative (Majelis Rendah) dan Sangi in (参議院) atau House of Councillors (Majelis Tinggi).

Majelis Rendah terdiri dari 480 anggota yang memiliki masa jabatan 4 tahun dan langsung dipilih oleh rakyat. Masa 4 tahun tidaklah mutlak karena dapat dibubarkan oleh PM dengan mosi tidak percaya. Pemilih yang berhak memilih adalah warganegara Jepang yang berusia 20 tahun, dan yang berhak dipilih adalah warganegara berusia 25 tahun, dengan persyaratan memiliki deposito sebesar 300 juta untuk calon tunggal di sebuah distrik atau yang dikenal sebagai shousenkyoku (小選挙区) atau single-seat electoral district, dan 600 juta yen untuk calon yang berasal dari daerah pemilihan yang dikenal sebagai hireiku (比例区) atau proportional representation constituency. Adapun tugas dan wewenang Majelis Rendah adalah : mengajukan usulan kebijakan, berperan dalam pemilihan PM, menetapkan anggaran keuangan, menerima pengunduran diri kabinet (PM dan menteri), dan masalah ratifikasi perjanjian. Dengan suara 2/3, Majelis Rendah dapat memveto keputusan Majelis Tinggi.

Dari segi keluasan wewenang, Majelis Rendah memiliki wewenang yang lebih luas daripada Majelis Tinggi. Semisal terdapat rancangan perundangan yang diveto oleh Majelis Tinggi, Majelis Rendah dapat menganulirnya dengan melakukan pemungutan suara dengan hasil kesepakatan minimal 2/3 anggota yang hadir. Tetapi, Majelis Rendah dapat dengan mudah dibubarkan oleh PM, dan sangat sensitif dengan pendapat dan opini rakyat. Sementara Majelis Tinggi tidak dapat dibubarkan.

Hal yang membedakan sistem parlemen Jepang dengan sistem parlemen Inggris adalah dalam kabinet Inggris, semua anggota kabinet adalah sekaligus anggota House of Common, oleh karena itu pasti ada kesamaan pendapat antara  kabinet dengan House of Common (shomin in =庶民員). Adapun di Jepang, PM harus dipilih dari anggota Majelis Rendah, dan Menteri Sekretaris Negara boleh dipilih dari Majelis Rendah atau Majelis Tinggi atau dari publik. Oleh karena itu kabinet bisa saja sependapat dengan Majelis Rendah, tetapi ada kalanya tidak sepakat.

Adapun majelis Tinggi memiliki masa jabatan 6 tahun yang dipilih per tiga tahun sekali. Majelis Tinggi merupakan bentuk terusan dari Kizokuin (貴族院) atau House of Peers yang diberlakukan pada masa Meiji berdasarkan Konstitusi Imperial Jepang (11 Februari 1889~3 Mei 1947). Keanggotaannya berjumlah 242 orang yang merupakan warganegara Jepang minimal berusia 30 tahun. Anggota Majelis Tinggi separuhnya dipilih dalam Pemilu, dengan komposisi, 73 dipilih dari perwakilan tunggal dari 47 prefektur yang ada di Jepang (小選挙区), dan 48 dipilih secara nasional dengan sistem perwakilan dengan proporsi tertentu (比例区). Sekalipun tidak memiliki wewenang sebesar Majelis Rendah, kabinet harus tetap memperhatikan pendapat Majelis Tinggi, terutama berkaitan dengan masalah amandemen Konstitusi, sebab hak suara kedua majelis adalah sama. Dan ada banyak contoh keputusan/kebijakan perundangan yang diputuskan secara bersama oleh kedua majelis.

Kabinet atau naikaku (内閣) di Jepang adalah kabinet yang merupakan koalisi dari partai-partai pemenang pemilu. Dipimpin oleh seorang PM yang dipilih dari partai pemenang pemilu. Pada umumnya menteri adalah sekaligus anggota parlemen. Menteri-menteri diangkat oleh PM berdasarkan persetujuan Parlemen.  Susunan Kabinet Jepang pada saat ini adalah sebagai berikut :

Perdana Menteri Yoshihiko NODA
Chief Cabinet Secretary Osamu FUJIMURA
Minister of State for Okinawa and NorthernTerritories AffairsMinister of State for Promotion of Local Sovereignty Tatsuo KAWABATA
Minister of Justice Hideo HIRAOKA
Minister of Foreign Affairs Koichiro GEMBA
Minister of Finance Jun AZUMI
Minister of Education, Culture, Sports, Science and Tecchnology Masaharu NAKAGAWA
Minister of Health, Labor, and Welfare Yoko KOMIYAMA
Minister of Agriculture, Forestry, and Fisheries Michihiko KANO
Minister of Economy, Trade, and Industry Yoshio HACHIRO
Minister of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism Takeshi MAEDA
Minister of Defense Yasuo ICHIKAWA
Minister of State for Consumer Affairs and Food Safety Kenji YAMAOKA
State Minister for National Policy, Economic and Fiscal Policy and Tax Reform Motohisa FURUKAWA
Minister of State for the Corporation in support of Compensation for Nuclear Damage Goshi HOSONO
Minister of State for Disaster Management Tatsuo HIRANO
Minister of State for Government RevitalizationMinister of State for the New Public CommonsMinister of State for Measures for Declining Birthrate, and Gender Equality Renho MURATA
Minister of Postal Reform and Financial Services Shozaburo JIMI
Senior Vice Minister Katsuyuki ISHIDAHitoshi GOTOIkko NAKATSUKA
Parliementary Secretary Hiroshi OGUSHIKazuko KOORIYasuhiro SONODA

[1] Kamakura sekarang terletak di Kota Kamakura Prefektur Kanagawa

[2] Duiker, William J.; Jackson J. Spielvogel (2006). World History, Volume II. Cengage Learning. pp. 463, 474. ISBN 0495050547., attributed to C.Nakane and S.Oishi, eds., Tokugawa Japan (Tokyo, 1990), p.14.

[3] Azuchi adalah nama benteng yang dibuat oleh Nobunaga, sedangkan Momoyama adalah nama benteng yang dibangun oleh Hideyoshi di Fushimi, Kyoto.

[4] Penamaan ini dilakukan karena ibukota shogunat berada di daerah Edo (sekarang Tokyo).

[5] Para samurai membuat namanya dari tiga kata, yaitu nama keluarga (姓=せい), alias (通称=つうしょう), dan namanya sendiri (諱名=いみな). Contoh nama samurai adalah 辻平右衛門直正 (つじへいうえもんなおまさ).Dia merupakan guru yang mengajar di sekolah samurai pada masa Edo. Kata 辻 adalah nama keluarganya, 平右衛門 adalah nama aliasnya, dan 直正 adalah namanya sendiri.Dengan sistem penamaan yang sekarang, namanya menjadi 辻直正

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s