Budaya Berpolitik di Jepang

Materi Kuliah II
Budaya berpolitik di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh karakter dasar masyarakat mayoritas negara tersebut. Karakter dasar orang Jepang seperti usaha keras (gambarisme), rasa malu yang tinggi, dan enggan merepotkan orang lain, menjadi prinsip yang dijalankan oleh para politikus dalam aktivitas politiknya di Jepang. Tentu saja, ada beberapa penyimpangan terhadap nilai dan prinsip tersebut, karena bagaimanapun sifat dasar manusia, seperti keserakahan dan mengutamakan kepentingan pribadi adalah hal yang wajar.
     Kajian tentang budaya berpolitik di Jepang telah banyak dibahas oleh para peneliti. Salah satu referensi yang sangat luas dalam menceritakan hal ini adalah The Political Culture of Japan, yang ditulis oleh Bradley M. Richardson. Kemudian, fenomena baru dalam kehidupan berpolitik di Jepang, yang disebut New Political Culture ditulis oleh Miho Nakatani dari Universitas Meijigakuin.
     Kajian tentang budaya berpolitik tidak saja membahas perkembangan partai politik dan sistem pemerintahan sebuah negara atau komunitas, tetapi lebih cenderung menyoroti pandangan, pemikiran, sikap dan perilaku sebuah masyarakat dan etnik tertentu terhadap kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu, termasuk di dalam cakupan bahasannya adalah partisipasi politik pemilih dan calon terpilih, sikap dan perilaku dalam kepemimpinan, pandangan masyarakat tentang sikap hirarki sosial, dan sikap terhadap kebijakan politik.
     Masyarakat Jepang dikenal dengan prinsip bushido yang diwariskan oleh kalangan samurai pada masa feodal. Oleh karena itu adalah sangat menarik untuk diamati apakah nilai-nilai tersebut masih menjadi prinsip yang dipegang oleh para politikus Jepang dalam berkiprah di dunianya dewasa ini, atau mereka mengadopsi budaya politik dari barat.
I. Perkembangan Partai Politik di Jepang
     Partai politik yang pertama  dibentuk di Jepang adalah Aikoku Koutou (愛国公党) yang didirikan pada tahun 1874, di bawah pimpinan Taisuke Itagaki. Partai ini mengeluarkan petisi dukungan terhadap pembentukan sistem parlemen melalui pemilihan umum. Pada tahun 1889, kabinet pertama dibentuk oleh pimpinan partai yang menandai awal kabinet partai di Jepang. Tetapi kabinet partai tersebut bukan murni dipilih dari hasil pemilu, sebab,perubahan anggota kabinet dipengaruhi oleh genroin (元老院), sekalipun institusi ini tidak memiliki otoritas secara konstitusional. Hal yang sangat khas dalam perpolitikan di Jepang, bahwa masyarakat Jepang masih menomorsatukan konsep tate shakai (たて社会), yaitu masyarakat yang menghormati hirarki status dan jabatan. Senioritas masih menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini juga sangat jelas terlihat dalam pola berpolitik partai pemenang pemilu 2009, yaitu Minshutou. Pada saat Hatoyama Yukio menjadi PM, partai terpecah karena sebagian besar pengurus partai mengharapkan Ogasawara, senior partai ini yang menjadi PM. Ogasawara pun mengeluarkan beberapa statement yang membuat rakyat menjadi bimbang tentang sikap Minshutou yang sebenarnya.
     Akhir-akhir ini, situasi politik di Jepang sering sekali berubah. Kabinet dengan mudah dibongkar dan digantikan dengan kabinet yang baru. Hal ini menyebabkan munculnya partai-partai baru yang didirikan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan partai-partai yang ada.
     Parlemen Jepang selama bertahun-tahun sejak tahun 1955 hingga tahun 1993 didominasi oleh Partai Liberal Demokratik (LDP) atau Jiyuu minshutou (自由民主党) yang sering disingkat menjadi jimintou (自民党). Partai ini mengusung misi demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan sistem parlementer. Dibentuk berdasarkan penyatuan beberapa partai sebelum perang dunia kedua. Partai ini tergolong konservatif karena berupaya menjaga tradisional Jepang, mempertahankan sistem monarki, memperkenalkan liberalisasi sekaligus tetap menjaga prinsip kooperatif yang menjadi prinsip dasar orang Jepang. Jimintou berkuasa hingga tahun 2009, dan hanya sekali saja kemenangan lepas darinya, yaitu pada tahun 1993-1994.
      Semenjak PM Koizumi Junichiro yang memimpin LDP mundur dari jabatannya pada tahun 2001-2006 pamor LDP di mata rakyat Jepang semakin menurun dan pada akhirnya pada Pemilu 2009, LDP berhasil dikalahkan oleh Minshutou (民主党) atau Partai Demokratik.
     Koizumi satu-satunya PM yang menjabat lebih dari 5 tahun. Kedekatannya dengan G.Bush (Presiden USA) memunculkan banyak komentar bahwa kebijakannya terlalu Amerika sentris, bahkan ada sebuah karikatur yang diterbitkan di Jepang, menggambarkan Koizumi adalah anjing peliharaan Amerika. Dia bahkan memberikan dukungan kepada Amerika dalam memberantas teroris dengan ikut berpartisipasi mengirimkan pasukan Jepang ke Irak. Aksi pengiriman tentara ke luar negeri ini adalah pertama kali dilakukan oleh Jepang sejak PD II. Dia juga mengembangkan Jieitai (自衛隊) atau Japan Self-Defence Forces (JSDF) yang dibentuk setelah PD II dan memberikan anggaran lebih pada Japan Defense Agency, yang pada akhirnya berubah menjadi Ministry of Defence pada tahun 2007.
        Selain itu, ada kebiasaan Koizumi untuk mengunjungi Yasukuni Jinja (靖国神社) sejak Agustus 2001. Ia mengunjungi kuil Shinto tersebut sebanyak enam kali selama menjadi PM. Tingkah lakunya ini menimbulkan sikap kontra dari pemerintah Cina dan Korea Selatang, karena Yasukuni Jinja adalah sebuah kuil yang diperuntukkan untuk para pejuang perang Jepang yang meninggal dalam PD II. Namun, bagi Cina dan Korsel, mereka yang dipuja-puji di Yasukuni sebenarnya adalah para kriminal perang. Akibatnya, pemerintah Cina menolak kehadiran pejabat Jepang di Cina dan sekaligus melarang pejabat Cina berkunjung ke Jepang sejak 2001, lalu hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Korsel pada tahun 2005.
      Koizumi mengaku bahwa kedatangannya ke Yazukuni adalah hal yang pribadi dan tidak terkait dengan kedudukannya sebagai PM. Tetapi dalam sebuah laporan disebutkan bahwa Koizumi mendaftarkan diri sebagai PM dalam buku tamu di kuil tersebut. Banyak yang mengira kebiasaan tahunan Koizumi mengunjungi Yasukuni adalah untuk mendapatkan dukungan dalam kampanye pemilu, terutama dari kalangan tua yang mendukung partainya.
      Hubungan Jepang dengan Cina menjadi cair saat PM Abe Shinzo (pengganti Koizumi) memutuskan untuk berkunjung ke Cina dan Korea pada tahun 2006.
Dalam pemilu 2009, terdapat lima partai utama yang unggul dalam pemilu yaitu,
1. Partai Demokrat atau Minshutou (民主党)
2. Partai Liberal Demokrat atau Jimintou(自民党)
3. Partai New Koumeitou(公明党)
4. Partai Komunis Jepang atau Nihon Kyousantou (日本共産党)
5. Partai Shamintou (社民党)atau Partai Sosialis Jepang.
     Minshutou adalah gabungan dari berbagai partai oposisi pada tahun 1998, bergaris tengah kiri. Partai ini mengusung ide demokratisasi dan membawakan misi :
(a) Terciptanya masyarakat yang transparan, sportif dan adil.
(Misi ini seperti senjata makan tuan pada saat PM Hatoyama, karena dia dan Ogasawara dituduh menghindari pajak atas keungan partai, yang mengakibatkan keduanya pada akhirnya mundur dari jabatannya).
(b) Terciptanya pasar bebas dan masyarakat yang inklusif
(c) Terciptanya sistem desentralisasi dan partisipasi masyarakat
(d) Memenuhi 3 prinsip konstitusi Jepang yaitu, kedaulatan rakyat, menghargai hak asasi manusia, dan pacifism atau menghendaki perdamaian.
(e) Kerjasama internasional berdasarkan kebanggaan terhadap diri sendiri dan saling memahami
     Kebijakan yang dikeluarkan selama masa pemerintahan dua perdana menteri dari Minshutou (PM Hatoyama dan PM Kan Naoto) yang menonjol adalah tunjangan pemeliharaan anak (26 ribu yen/bulan), menggratiskan SPP SMA, memberikan tunjangan pendapatan kepada para petani, menaikkan upah kerja minimum per jam menjadi 1000 yen (di beberapa daerah, Upah Minimum Regional adalah sebesar 750 yen atau 800 yen), menghentikan kenaikan pajak penjualan selama 4 tahun ke depan (terhitung dari 2009), pemotongan pajak gas, dan kebijakan terhadap pangkalan militer Amerika di Okinawa (permasalahan yang sudah ada sejak PM Koizumi).
     Partai New Koumeitou (NKP) adalah satu-satunya partai agama di Jepang. Sekalipun partai ini tidak secara gamblang membawakan ajaran Buddha Nichiren, tetapi pendukung partai ini kebanyakan adalah  penganut Soka Gakkai, yaitu sebuah sekte baru dalam agama Buddha Nichiren. Partai ini beraliran tengah kanan, dan kalau diperhatikan dari kanji penyusun nama partai, New Koumeitou menghendaki adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pemerintahan. Partai ini merupakan pecahan dan bentukan baru dari Partai Koumeitou yang berdiri pada tahun 1964. NKP memiliki platform untuk membangun pemerintahan dan sistem politik yang lebih berasaskan kerakyatan. Partai ini mengusulkan penyederhanan sistem birokrasi pusat, dan mengalihkan otonomi pemerintah ke daerah, serta mendukung swasta dalam memberikan kontribusi yang lebih pada pembangunan di daerah.
      Pada tahun 1994, Partai Koumeitou pecah menjadi dua, yaitu Koumeitou New Party yang lima tahun kemudian bergabung dengan Shinshintou (新進党), dan sisa anggota yang lain membentuk Koumei. Perpecahan partai ini kemudian rujuk kembali pada tahun 1998, saat Shinshintou dibubarkan, dan KNP bergabung dengan Koumei membentuk NKP.
     Partai yang paling tua di Jepang dan masih bertahan hingga saat ini adalah Nihon Kyousantou (Partai Komunis Jepang) yang berdiri pada tahun 1922 (Tampaknya tahun ini adalah era perkembangan komunis di dunia, karena di Indonesia pun pada era 1914-1920an, Komunis Belanda masuk ke tanah air dan menawarkan pembentukan serikat tenaga kerja).  Partai ini memiliki visi dan misi dalam menciptakan masyarakat yang berdasarkan sosialisme, demokrasi, dan perdamaian. Salah satu misinya pula adalah menentang militarisme. Oleh karena itu mereka selalu berada di garis depan dalam menghilangkan dan menghapuskan semua militarisme Amerika yang bercokol di Jepang. Dalam sejarahnya, tercatat bahwa banyak anggota Japan Teacher Union (日本教職組合) atau Nikkyousou yang menjadi anggota partai ini (Kebijakan komunis di beberapa negara hampir sama. Di Indonesia pun, banyak guru Taman Siswa yang direkrut untuk menjadi anggota Partai Komunis Indonesia pada masa Belanda hingga pasca kemerdekaan).
     Partai Shamintou atau Partai Shakai Minshutou (社会民主党) adalah partai sayap kiri di Jepang yang didirikan pada tahun 1996.  Sebenarnya partai ini adalah renewal dari Partai Sosialis Jepang (日本社会党) yang berdiri pada tahun 1945. Isu yang disuarakannya berkaitan dengan masalah sosial, pensiun, kesejahteraan rakyat, penentangan terhadap ekonomi neo-liberalisme, neo-konservatifisme, nuklir, dan pengurangan karbon dioksida.
II. Era New Political Culture in Japan
Setelah masa Koizumi berakhir, sistem parlementer Jepang mengalami ketidakstabilan karena PM hanya bekerja setahun atau kurang, dan kemudian mendadak mengundurkan diri. Karena ketidakstabilan ini, banyak pihak yang tidak mempercayai keberadaan partai-partai besar, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk partai-partai baru.
Beberapa partai konservatif yang sudah ada sejak jaman sebelum perang masih tetap aktif dalam perpolitikan di Jepang. Partai-partai tersebut adalah Nihon Kyousantou (日本共産党) atau Partai Komunis Jepang dan Koumeitou (公明党).
        Sementara partai-partai baru yang bermunculan belakangan ini di antaranya, Minna no tou (みんなの党) Partai Milik Semua, Shakai Minshutou (社会民主党) Partai Sosial Demokratik, Kokumin shintou (国民新党) Partai Baru Rakyat, Tachiagare Nippon (立ち上がれ日本) Partai Matahari Terbit, dan Shintou kaikaku (新党改革) Partai Baru Renaisans.
Partai-partai baru cukup banyak diminati, terutama oleh kalangan muda, karena membawakan suara yang berbeda dengan partai-partai lama. Fenomena dan kecenderungan pemilih muda dalam dunia perpolitikan dibahas dalam kajian New Political Culture (NPC) yang dicetuskan oleh Ronald Inglehart dan Terry Clark. NPC banyak menyoroti tentang tren politik di negara industri maju. Dalam definisinya disebutkan bahwa NPC adalah sebuah teori yang menerangkan perilaku dan aksi politik masyarakat di negara industri maju. Perubahan tersebut berdampak pada menurunnya kelas politik dan clientelism, meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki kebebasan secara sosial, tetapi dari segi keuangan sangat konservatif, serta meningkatnya jumlah orang yang cenderung memilih pendekatan yang langsung terhadap isu-isu yang menarik bagi mereka.
       Fenomena NPC di Jepang tampak pada meningkatnya jumlah pemilih tanpa pilihan atau golput, banyaknya gubernur dan walikota yang menghindari keterlibatan dengan partai politik, munculnya gerakan rakyat yang menuntut referendum, penutupan lembaga pemerintah, dan perlindungan semakin meningkat. Juga calon independen yang tidak mewakili partai tertentu atau dalam kampanye mereka sering menyebut dirinya honnin (本人).
       Munculnya gejala NPC di beberapa negara maju disebabkan karena tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, sosial dan pemerintahan. Faktor ekonomi atara lain :

(1) menurunnya sektor pertanian dan industri pabrik, dan meningkatnya industri high tech dan indsutri jasa.
(2) Meningkatnya pendapatan individual yang mampu meredam persaingan di kalangan orang berpendapatan tinggi. Hal ini mendorong terjadinya market individualism

Faktor sosial antara lain :
(1)Meningkatnya jumlah keluarga kecil (keluarga inti) dan menurunnya jumlah keluarga besar.  Melemahnya link keluarga dengan pendidikan dan pekerjaan
(2) Meluasnya peluang meraih pendidikan dan akses ke media.
Perubahan ini menciptakan perubahan nilai, termasuk meningkatnya toleransi terhadap individu dan perbedaan kelompok.

Adapun faktor pemerintah antara lain :
Semakin diutamakannya program kesejahteraan negara yang dianggap dapat mengantisipasi berbagai permasalahan masa lampau.

      Berdasarkan sudut pandang NPC, kita dapat mencirikan tren pemilih muda di Jepang, yaitu sbb:
(a) Mendirikan partai sendiri karena ketidakpuasan dengan kinerja partai besar. Partai-partai baru yang dibentuk, seperti Minna no tou dipelopori oleh kalangan muda yang lahir pasca perang, yang sebelumnya merupakan pendukung LDP.
(b) Berkampanye dengan biaya murah. Model kampanye seperti ini dimaksudkan untuk mengambil hati rakyat. Banyak kalangan muda yang melakukannya, karena pada dasarnya mereka memang tidak memiliki dana yang cukup untuk menyewa mobil kampanye yang lazim dipergunakan di Jepang. Mereka terkadang berjalan kaki atau naik sepeda mendatangi rumah-rumah penduduk dan menyalami penduduk yang lalu lalang, atau orang-orang yang sedang berkerumun. Tindakan ini ditiru oleh beberapa pejabat partai besar, semata-mata untuk mendapatkan dukungan rakyat.
(c) Kampanye tidak mengumpulkan massa tetapi mendatangi massa.
Jika banyak tokoh partai politik besar sering mengadakan kampanye di pusat-pusat keramaian, maka kecenderungan yang dilakukan oleh para tokoh non partai adalah mengunjungi kampung-kampung dan pemukiman penduduk, berjumpa dengan orang-orang tua untuk mendapatkan dukungan.
       Secara umum masyarakat Jepang, terutama kaum mudanya cenderung apatis terhadap kampanye yang dilakukan oleh tokoh partai. Yang sering bergerombol mengikuti kampanye adalah generasi tua. Partisipasi penduduk Jepang dalam pemilu juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan partisipasi pemilu penduduk Indonesia. Selama 24 kali pemilu yang pernah diselenggarakan di Jepang sejak 1946 hingga 2009 (pemilu dilakukan 4 tahun sekali untuk memilih anggota Majelis Rendah, dan 3 tahun sekali untuk memilih anggota Majelis Tinggi), belum pernah tercapai angka partisipasi mencapai 80%. Namun, terlihat adanya peningkatan partisipasi pemilu pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2005.
IV. Budaya Mundur
Semenjak mundurnya Koizumi dari jabatan PM pada tahun 2006, kabinet Jepang mengalami ketidakstabilan dengan pergantian PM setiap tahun. PM Abe Shinzo yang menggantikan Koizumi menjabat selama 2006-2007. Lalu penggantinya, Fukuda Yasuo juga menjabat selama setahun hingga 2008. Penggantinya, Aso Taro menjabat hingga 2009. Ketiganya berasal dari partai LDP. Partai LDP mengalami kekalahan pada pemilu 2009, dan kekuasaan diambil alih oleh Partai Demokrat. PM yang terpilih pada masa itu adalah Hatoyama Yukio dari Minshutou yang juga menjabat hanya sampai 2010. Hatoyama digantikan oleh PM Kan Naoto yang memimpin hingga 2011, dan baru-baru ini juga mengundurkan diri, lalu digantikan oleh PM Noda Yoshihiko yang menjabat hingga saat ini.
        Mengapa sering terjadi pegunduran diri pejabat Jepang? Banyak faktor yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah tekanan dari golongan oposisi, money politics, dan sumbangan dana pemilu yang tidak jelas atau mewakili kalangan tertentu.
Namun, ada satu sifat mendasar orang Jepang yang tidak dapat diabaikan yang barangkali sangat mempengaruhi keputusan untuk mundur, yaitu rasa malu. Orang Jepang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap lawan bicara. Mereka sangat menghormati kepentingan bersama, dan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum samurai dulu, apabila mereka telah melakukan perbuatan yang kurang etis, maka mereka akan melakukan harakiri. Para pejabat Jepang mewarisi hal ini, sekalipun mereka tidak sampai pada level bunuh diri. Kebanyakan memilih jalan mundur dari jabatan.

One thought on “Budaya Berpolitik di Jepang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s